Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah XI-D Kalimantan Tengah dan Apperti Ikut Aksi Penolakan RUU Sisdiknas di Jakarta

stiedahanidahanai.com – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah XI-D Kalimantan Tengah dan Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti) ikut aksi penyampaian aspirasi penolakan RUU SISDIKNAS di Jakarta.

Ada 4 Poin yang menjadi tuntutan Pertama, terkait dengan RUU Sisdiknas yang disiapkan dengan gegabah dan tidak melibatkan APTISI yang keberadaannya sangat jelas di dunia pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kedua terkait Pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT), kami meminta dikembalikan lagi ke BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Karena (LAM PT) didalamnya terdapat banyak unsur bisnis, dan juga kami PTS (Perguruan Tinggi Swasta) sangat diberatkan.

Selanjutnya, terkait dengan norma pada Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2022, Di dalamnya dijabarkan bahwa terdapat tiga seleksi yang diperkenankan pada PTN dalam menerima mahasiswa. Yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri oleh PTN. Tuntutan tersebut agar Pemerintah menghapuskan Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), alasannya kami sebagai PTS sangat dirugikan padahal ini juga bagian dari negara yang juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sementara untuk poin yang ke Empat yang mereka sampaikan ialah keterkaitan Rencana Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2022 untuk dikaji ulang, sehingga tidak merugikan kami sebagai pendidik dan memanusiakan kami sebagai pengajar.

seluruh Aptisi Wilayah XI-D Kalimantan Tengah juga mendorong jika Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbutristek) Nadiem Makarim jika tidak kuat mengemban tugas saat ini untuk mundur, kalau tidak konsisten dengan pembukaan undang-undang Dasar 1945.

APTISI XI-D Kalimantan Tengah Selaku Ketua H. LISAWANTO, SE, ME, MAP juga mendesak APTISI Pusat agar melakukan gugatan Judicial Review terhadap Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2022 ke Mahkamah Agung.

Tinggalkan Balasan

Gulir ke Atas